Penting Tuk Dibaca

Herman Susilo > RELAWAN
JOKOWI PRESIDEN
baca ini dengan seksama :
baca ini dengan kesadaran hati
nurani:
Hakikat dari Pemilu Presiden adalah
pesta demokrasi bagi seluruh
bangsa Indonesia yang
dipersatukan di dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika, untuk
memilih sepasang pimpinannya
yang terdiri dari seorang presiden
dan seorang wakil presiden. Setiap
warga negara Indonesia berhak
untuk memilih calonnya masing-
masing yang menurut penilaiannya
paling layak untuk itu. Karena
Pemilu Presiden merupakan
perwujudan dari hak memilih dan
dipilih dari seluruh warga negara,
maka perbedaan pendapat dan
penilaian dalam pelaksanaannya
merupakan suatu keniscahyaan.
Siapapun dia, apakah itu warga
pemilih, atau yang dipilih, yaitu
calon-calon pimpinan bangsa dan
negara ini harus menghormati
proses jalannya pemilihan sampai
dengan hasilnya.
Lebih-lebih untuk para calon yang
akan dipilih, seharusnya jauh lebih
bijak dalam bersikap menghadapi
Pemilu Presiden ini, karena
merekalah yang jika terpilih akan
memimpin bangsa dan negara ini
sampai lima tahun ke depan. Hanya
mereka yang benar-benar berjiwa
negarawan yang menghayati
Pancasila dan UUD 1945-lah yang
bisa membawa bangsa dan negara
ini ke tujuan bersama: adil, makmur
dan sejahtera.
Mereka yang berjiwa negarawan
harus lebih paham dari warga
negara biasa bahwa Pemilu Presiden
ini hanya merupakan prasarana
rakyat dalam menentukan pilihan
pimpinannya, yang pasti ada
perbedaan antara satu dengan yang
lainnya. Tetapi sama-sama
mempunyai satu tujuan untuk NKRI
ini, yaitu agar bangsa dan negara
ini bisa mengejar ketinggalannya
dari negara-negara lain, menjadi
bangsa yang disegani, maju dan
berdaulat secara ekonomi, secara
budaya, dan secara politik. Setelah
Pemilu Presiden ini selesai, siapapun
pemenangnya haruslah dihormati
bersama.
Jadi, Pemilu Presiden ini sama sekali
bukan suatu pertarungan fisik,
apalagi suatu peperangan untuk
menaklukkan dan menghancurkan
lawan-lawannya. Bukan untuk
mencari kemenangan dengan
menghancurkan pihak lawannya
dengan segala cara. Atau, seperti
yang dikatakan Anies Baswedan:
“Kita jangan menghalalkan segala
cara, tetapi hanya menghalalkan
cara yang halal.”
Untuk keperluan itu, calon pimpinan
bangsa, termasuk para
pendukungnya di tingkat elit harus
bisa memberi pendidikan politik
kepada konstituennya bahwa
sejatinya kita ini semua satu, kita
hanya berbeda dalam memilih
pimpinan kita. Tetapi tujuan
akhirnya tetap sama, sebagaimana
disebutkan di atas.
Oleh karena itu sangat
memprihatinkan ketika kita malah
mendengar adanya pernyataan-
pernyataan “perang” dari salah satu
kubu pasangan capres-cawapres,
yaitu pasangan Prabowo Subianto –
Hatta Rajasa, yang berkali-kali
berseru kepada rakyat bahwa
Pemilu Presiden kali ini ibarat
sebuah perang, dan oleh karena itu
harus disikapi juga dengan
semangat berperang. Lebih
merusak lagi ketika “perang” ini
dikait-kaitakan dengan “perang
agama.”
Mayoritas warga perkotaan yang
rata-rata lebih berpendidikan dan
kritis bisa lebih bijaksana dalam
merespon seruan “perang” itu,
tetapi bagaimana dengan warga di
daerah-daerah, terutama di
pedesaan-pedesaan yang lebih
sering memaknai suatu pernyataan
secara harafiah? Bisa jadi,
pernyataan perang itu akan disikapi
dengan “perang” yang sebenarnya,
yaitu bilamana perlu menggunakan
cara-cara kekerasan fisik. Apalagi
seruan “perang” itu disertai juga
dengan fitnah-fitnah SARA yang
menjadikan lokasi-lokasi tertentu
sebagai sasarannya. Maka, potensi
terjadinya bentrokan horizontal
akan membesar. Apalagi jika rakyat
tidak dididik untuk bisa menerima
suatu kekalahan dalam
berdemokrasi.
Demikianlah,yang kita ketahui
bersama bahwa sudah beberapa
kali dari kubu Prabowo – Hatta yang
mengibaratkan Pemilu Presiden ini
dengan suatu peperangan. Mereka
menganggap dan mengajak semua
pendukung mereka untuk
menjadikan ajang pesta demokrasi
di Pilpres ini sebagai medan perang,
perang antara pihak baik (tentu saja
mereka) melawan pihak jahat. Pihak
jahat itu yang harus dihancurkan
guna memperoleh kemenangan itu.
Semakin mengkhawatirkan ketika
pernyataan-pernyataan itu
kemudian diikuti dengan sikap
mereka yang merangkul pula
kelompok-kelompok dan ormas-
ormas radikal antipluralisme dan
sektarianisme, yang sudah biasa
memaksakan kehendaknya dengan
cara-cara kekerasan.
Tentu kita tidak mau Indonesia
berubah menjadi seperti di Mesir,
Suriah, dan Irak, bukan?
“Perang Baratayuda”
1403107667842685690
Prabowo Subianto (bisnis.com)
Semua orang tahu, yang pertama
kali mengibaratkan Pemilu Presiden
ini dengan suatu perang, justru
dilakukan oleh Prabowo Subianto
sendiri. Sedikitnya tiga kali di dalam
tiga kesempatan berbeda Prabowo
berseru kepada para pendukungnya
bahwa Pemilu Presiden merupakan
“Perang Baratayuda,” yaitu perang
antara para Satria Pandawa
melawan para Kurawa, perang
antara yang baik dengan yang
jahat.
Menurut Prabowo, dia dan kubunya
adalah Satria Pandawa, yaitu
manusia-manusia berhati putih,
yang berjiwa luhur dan berbakti
pada negara. Mereka adalah Partai
Gerindra, PAN, Golongan Karya
(Golkar), PKS, PPP, dan PBB. Secara
perorangan tentu saja adalah
Prabowo sendiri, Hatta Rajasa, dan
para elit pendukung mereka, yaitu,
Anis Matta, Aburizal Bakrie,
Suryadharma Ali, MS. Kaban, Rhoma
Irama, dan lain-lain.
Sementara Kurawa merupakan
kumpulan orang-orang yang jahat,
berhati hitam, dan licik, korupsi,
manipulatif, yang menghalalkan
segala cara untuk meraih jabatan,
dan sebagainya. Mereka adalah
lawan dari “Satria Pandwa” Prabowo
Subianto dan kawan-kawannya.
Mereka adalah PDIP, Nasdem, PKB,
dan Hanura, atau Jokowi-Hatta dan
para elit pendukung mereka, seperti
Megawati, Surya Paloh, Muhaimin
Iskandar, Wiranto, Anies Baswedan,
Dahlan Iskan, Hashyim Muzadi, dan
lain-lain.
“Jangan pilih yang pagi tahu, sore
tempe. Yang suka ingkar janji
adalah para Kurawa. Kalian mau
dipimpin Kurawa, Sengkuni, durna-
durna? Jangan pilih pemimpin antek
asing dan mencla mencle,” kata
Prabowo dalam orasi kampanye
Pemilu Legislatif di Lapangan Desa
Gading, Gunung Kidul, Yogyakarta,
Sabtu (29/3/2014).
“Kalian tau kan ciri khas Kurawa?
Mencla-mencla. Matanya tidak bisa
lurus,” kata Prabowo saat berorasi
kampanye Pemilu Presiden di depan
warga di Terminal Matesih,
Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu
(8/6/2014).
“Pemilu itu nanti pilihan antara
Pandawa dan Kurawa. Antara yang
benar dan tidak benar, antara lurus
dan tidak lurus, antara tidak
mencla-mencle dan mencla-
mencle.”
“Kalau ada yang sebarkan black
campaign, tak perlu dibalas dengan
black campaign. Balas dengan
kebaikan. Semakin jahat, balas
dengan kebaikan. Tunjukkan bahwa
kita satria Pandawa supaya
masyarakat lihat siapa Kurawa,”
kata Prabowo, Rabu (28/5/2014).
Hal itu Prabowo sampaikan di acara
Silaturahmi Guru Besar, Ulama,
Tokoh, dan Relawan Jabar di
Gedung Sentral Bisnis Koperasi, Jl.
Soekarno Hatta, Bandung.
(sumber).
Faktanya, justru di kubu Prabowo-
Hatta dan para pendukungnya itu
merupakan kumpulan orang-orang
yang bermasalah dengan hukum
dan kumpulan orang-orang sakit
hati (BSH). Sebut saja sebagian di
antaranya: Prabowo (kasus
penculikan aktivis di era Orde Baru),
Hatta Rajasa (anaknya menabrak
orang di tol, dua orang mati. Melalui
proses hukum yang formalitas, dia
tak dipenjarakan, dikamuflasekan
dengan hukuman percobaan),
Aburizal Bakrie (kasus lumpur
Lapindo), Anis Matta (Presiden PKS,
parpol yang paling antiKPK,
terutama ketika Luthi Hasan Ishaaq
ditangkap KPK terkait kasus korupsi
impor daging sapi) Suryadharma Ali
(saat ini tersangka korupsi dana
haji), MS Kaban (saat ini dicekal
bepergian ke luar negeri oleh KPK
terkait kasus korupsi proyek Sistem
Komunikasi Radio Terpadu. Hanya
menunggu waktu ditetapkan
sebagai tersangka), Kivlan Zen
(mantan bawahan Prabowo, dia
yang membentuk pasukan para
militer untuk melawan demonstran
mahasiswa yang menduduki
gedung DPR/MPR pada Mei 1998.
Mengaku tahu di mana 13 aktivis
yang hilang itu telah dibunuh dan
dibuang), Amin Rais (sektarian,
penggobar “Perang Badar” di Pilpres
2014), Rhoma Irama, Mahfud MD,
dan seterusnya adalah contoh
terbaik orang-orang sakit hati gara-
gara ambisi besarnya menjadi
presiden/wakil presiden tidak
kesampaian.
Prabowo juga yang pertamakali
melancarkan kampanye hitam dan
mengejek Jokowi dan Megawati,
dengan istilah capres boneka,
kelompok Kurawa, korupsi, pencuri,
penjual aset negara, dan lain-lain.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
Fadli Zon jualah yang beberapa
waktu lalu gemar membuat
beberapa puisi yang isinya semua
mengejek Jokowi.
Ketika kasus “tabloid Obor Rakyat”
yang melancarkan kampanye
hitamnya dengan menyerang Jokowi
dengan informasi-informasi fiktif
fitnah SARA mulai terkuak siapa
pengelolanya (Setyardi Budiarto dan
Darmawan Sepriyosa), bidang
hukum dari kubu Prabowo-Hatta
malah membela mereka, dan
bersedia menjadi pengacara pelaku-
pelaku penyebaran fitnah SARA
tersebut. Bukankah itu sama artinya
kubu Prabowo-Hatta mendukung
“tabloid Obor Rakyat” itu?
“Perang Badar”
1403107764912030148
Amien Rais (Tribunnews.com)
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat
Partai Amanat Nasional (PAN) Amien
Rais sudah sejak lama dikenal
sebagai “bunglon politik” yang suka
berubah-ubah sikap dukungannya
sesuai dengan kondisi mana, atau
pihak siapa yang dirasakan bisa
menguntungkannya. Mulai dari
masa perjuangan prodemokrasi
menentang Soeharto sampai
dengan sekarang. Julukan yang
pernah diberikan kepadanya oleh
media adalah “Bapak Reformasi”
atau “Bapak Demokrasi.” Itu adalah
kesalahan fatal.
Tempo hari menyatakan Prabowo
harus diseret ke Mahkamah Militer,
sekarang bilang Prabowo sangat
layak menjadi presiden, tempo hari
bilang pasangan Hatta Rajasa-
Jokowi, atau Jokowi-Hatta Rajasa
adalah pasangan capres-cawapres
yang paling ideal, disertai puja-puji
terhadap Jokowi, setelah Jokowi
menolak Hatta, dia berubah sikap
memusuhi dan mencela-cela Jokowi.
Amien Rais sering menyatakan
dirinya sebagai nasionalis, tetapi
dalam memperjuangkan
kepentingan politiknya beberapa
kali memperalatkan sentimen
agama dengan cara pandang
sektarianisme untuk mencapai
keinginannya, yang terakhir adalah
di Pilpres 2014 ini.
Pada 27 Mei 2014, Amien Rais
membuat banyak orang terkejut
sekaligus mengecamnya, ketika dia
berorasi menganalogikan kompetisi
Pilpres ini dengan “perang Badar.”
Menurut Amien, agar bisa
memenangkan Prabowo-Hatta
dalam Pilpres ini, maka semangat
yang harus digunakan adalah
semangat perang Badar. Yaitu,
perang antara tentara Islam
pimpinan Nabi Muhammad melawan
musuh-musuh Islam, tentara kaum
Quraizi.
Amien juga menganalogikan bagi-
bagi kursi kekuasaan dengan bagi-
bagi pampasan perang. Katanya,
dalam perang jangan pikirkan dulu
bagi-bagi pampasan perang, tetapi
yang terpenting haruslah
mempunyai semangat perang Badar
untuk mengalahkan lawan. Dengan
mengibaratkan Pilpres seperti arena
Perang Badar, maka semangat
untuk menang akan sangat besar.
Setelah memenangi perang, barulah
dipikirkan bagaimana bagi-bagi
pampasan perang, setelah menang
Pilpres barulah dipikirkan
bagaimana bagi-bagi kekuasaan itu.
“Dahulukan perjuangan ketimbang
bagi-bagi harta rampasan perang,”
kata Amien menyitir semangat
dalam Perang Badar, “Jangan
(mental dalam) Perang Uhud, wani
pira atau bagaimana nanti
rampasan perangnya.” katanya di
Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, 27
mei 2014 (Kompas.com).
Orasi Amien Rais ini tentu saja
berbahaya, terutama jika sampai ke
masyarakat tradisional di daerah-
daerah atau di desa-desa, yang
relatif daya krtitisnya belum sebaik
masyarakat di perkotaan, apalagi
sekarang ditambah dengan
beredarnya “tabloid Obor Rakyat”
yang juga menyebarkan informasi
fiktif, fitnah, dan SARA, seolah-olah
sekarang ini ada kelompok Kristen
radikal yang mempunyai misi
menghancurkan dan menguasai
Islam di Indonesia, dan Jokowi
berkomplot dengan mereka untuk
bisa memenangi Pilpres ini. Bukan
tidak mungkin orasi Amien Rais itu
akan dimaknai secarah harafiah di
kalangan masyarakat pedesaan
atau daerah, sehingga terbuka
potensi terjadinya bentrok fisik
horizontal atas dasar semangat
perang Badar yang dikobarkan
Amien Rais itu.
“Perang” antara Jenderal
Purnawirawan
14031090181778803501
Kivlan Zen (Tribunnews.com)
Mayjend (Purn.) Kivlan Zen, mantan
bawahan Prabowo, yang saat ini
anggota tim kampanye Prabowo-
Hatta, berang dengan dua Jenderal
(Purn.) mantan atasan Prabowo,
yakni Agum Gumelar dan Fachrul
Razi, yang dinilainya terus
menyudutkan Prabowo melalui
pernyataan-pernyataan mereka.
Oleh karena itu itu secara tersirat
Kivlan memperingatkan Agum
Gumelar dan Fachrul Razi untuk
berhenti menyudutkan Prabowo.
Karena pernyataan-pernyataan
mereka itu sama saja dengan mau
menyatakan perang dengan
kubunya, dengan Prabowo (dan
mereka siap meladeninya).
“Kalau kakakku tetap
melakukannya, berarti kalian
menyatakan perang terhadap adik-
adikmu,” kata Kivlan, kepada
wartawan saat jumpa pers di Rumah
Polonia, Jakarta, Jumat (13/6/2014)
malam (Kompas.com).
Kivlan mengatakan, Agum dan
Fachrul merupakan dua seniornya di
Akabri. Agum lulusan Akabri tahun
1968, Fachrul lulusan tahun 1970,
sementara Kivlan lulusan tahun
1971.
Bukan rahasia lagi, bahwa cukup
banyak mantan perwira TNI yang
mendukung kubu Prabowo-Hatta,
maupun Jokowi-JK. Pendukung
Prabowo-Hatta, kebanyakan dari
bekas anak buah Prabowo di militer.
Tetapi, semua bekas atasan
Prabowo justru mendukung Jokowi-
Hatta.
Karena mereka semua sudah
purnawirawan mereka mempunyai
hak yang sama dengan hak warga
negara sipil, yaitu hak untuk
mendukung salah satu kubu capres-
cawapres. Untuk itu wajar pula
kalau terjadi adu pernyataan, adu
opini, adu argumentasi, adu data,
adu dokumen, dan sebagainya di
antara mereka.
Yang tidak wajar adalah ada Mayjen
(Purn.) Kivlan Zen yang masih
berpikir tentang perang dalam
menghadapi persaingan di Pilpres
ini. Ketika ada sesama Jenderal
purnawirawan yang membuat
pernyataan yang dinilai
menyudutkan capres dukungannya,
Prabowo, lantas dia pikir ini sama
saja dengan mau menantang
perang. Padahal ini sesama Jenderal
purnawirawan, sesama bangsa
Indonesia. Kok, masih berpikir mau
perang segala?
Demi melindungi Prabowo dari
tudingan terlibat penculikan aktivis
prodemokrasi (dicurigai malah
termasuk yang hilang sampai
sekarang), Kivlan balik menuduh
Jenderal-jenderal purnawirawan
yang ada di kubu Jokowi-JK-lah yang
menjadi otak kerusuhan Mei 1998.
Untuk mengalihperhatian orang dari
kasus penculikan itu, beberapa kali
Kivlan menyatakan tuduhannya itu.
Katanya dia bersedia untuk
membuat kesaksian dan
pembuktian untuk itu jika dibentuk
komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
Sebelumnya, Kivlan juga
menyatakan tahu nasib tiga belas
aktivis yang hilang sampai
sekarang. Kata dia mereka semua
sudah tewas ditembak dan dibuang.
Dia mengaku akan memberi
kesaksian di hadapan sebuah
komisi independen yang khusus
dibentuk untuk itu. Tetapi, dia
menolak ketika dipanggil Komnas
HAM untuk membeberkan
kesaksiannya itu. Alasannya,
Komnas HAM tidak punya
wewenang untuk memanggilnya
seperti itu. Padahal, Komnas HAM
dibentuk secara resmi oleh negara,
berdasarkan hukum yang berlaku,
yaitu UU No. 50 Tahun 1993
tentang Komnas HAM, khusus untuk
menangani semua persoalan
pelanggaran HAM.
Jika Kivlan masih punya nurani,
masih punya rasa peri
kemanusiaan, seharusnya tanpa
diminta pun dia sudah minimal
memberi informasi dan petunjuk di
mana kuburan para aktivis yang
disebut sudah dibunuh itu, agar
keluarga mereka semua
memperoleh kepastian dan bisa
mengubur mereka semua dengan
layak.
*
Persepsi Politik Kivlan Mirip “Obor
Rakyat”?
Pada 29 September 2013, ketika
menyampaikan sambutan politik
dalam Pengajian Politik Islam di
Masjid Agung Al Azhar, Jakarta
Selatan, Ahad (29/9/2013), Kivlan
Zen pernah antara lain menyatakan
ketidaksetujuan atas
dimasukkannya persamaan hak dan
HAM di dalam UUD 1945. Menurut
dia hal itu bisa terjadi karena ada
kekuatan-kekuatan Kristen yang
berpengaruh di DPR. Hal itu tidak
perlu terjadi, dan harus diubah.
Di dalam sabutannya itu, Kivlan Zen
mengungkapkan, sampai saat ini
(saat dia mnenyampaikan
sambutannya itu) ada dua belas
kelompok anti-Islam yang
menguasai DPR. Tanpa
menyebutkan siapa dua belas
kelompok anti-Islam itu, Kivlan
menyebutkan, mereka-mereka
inilah yang menguasai aset negara
ini dan mengeluarkan Undang-
undang yang berbahaya bagi umat
Islam. Padahal jumlah mereka
minoritas. “Barangsiapa kuasai DPR
dia akan kuasai negara,” tegas
Kivlan kala ini.
Kalau disimak, kelihatannya ada
persamaan persepsi politik Kivlan
Zen tentang persamaan hak (warga
minoritas) dan HAM ada mirip-mirip
dengan artikel-artikel tertentu di
“tabloid Obor Rakyat.” Misalnya,
tentang PDIP yang dicap “Partai
Salib.” Apakah suatu kebetulan
saja?
Dalam ini ini terlihat untuk kesekian
lagi adanya pertentangan
pernyataan di internal kubu
Prabowo-Hatta itu; Prabowo-Hatta
berkali-kali berorasi akan
memperjuangkan penegakan HAM,
persamaan hak, dan menjunjung
tinggi pluralisme, tetapi bersamaan
dengan itu mereka justru
merangkul FPI yang sangat anti-
pluralisme, dan juga isi sambutan
Kivlan Zen tersebut di atas tentang
anti persamaan hak pemeluk
agama, HAM, dan tuduhannya
tentang kelompok anti-Islam yang
menguasai DPR.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s